Untuk keperluan pembangunan Bandara Internasional Lombok Tengah, telah diadakan kegiatan pengadaan tanali. Kegiatan tersebut dimulai pada taliun 1994 yang meliputi areal seluas 554,2828 Ha dalam empat wilayah desa yaitu Desa Penujak, Lajut, Tanak Awu dan Ketare. Proses pengadaan tanahnya selesai pada tahun 1998 kemudian telah terbit SK. Hak Pengelolaannya tahun 2000 atas nama PT
(Pesero) Angkasa Pura I. Dalam proposal perencanaan pembangunan Bandara Internasional Lombok Tengah akan dimulai pada tahun 1997. Namun kenyataannya setelah proses pengadaan tanahya selesai dan SK. HPL-nya terbit sampai sekarang realisasi pembangunan Bandara tersebut belum terwujud karena belum adanya dana.Hal ini menyebabkan terjadinya penguasaan kembali secara fisik tanah oleh
bekas pemilik tanah dan petani penggarap serta pihak-pihak lain. Disamping itu juga muncul keberatan atau gugatan dari sebagian pemilik tanah terhadap penguasaan yuridis. Akibatnya muncul permasalahan penguasaan tanah secara fisik dan yuridis
yang dihadapi oleh pemegang hak