Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 jo. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Izin Lokasi merupakan penyederhanaan pemberian Izin Lokasi yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999. Dari berbagai penyederhanaan dan kemudahan yang diberikan dalam peraturan ini, pada kenyataannya belum semua izin lokasi yang telah dikeluarkan
oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di wilayah Kecamatan Sukarame ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan keadaan tersebut penulis mencoba menuangkan studi tentang penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan perumahan di wilayah kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penerima izin lokasi maupun
pelaksana pemberian izin lokasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui realisasi penguasaan dan penggunaan tanah yang berasal dari pemberian izin lokasi, 2). Untuk mengetahui tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh penerima izin lokasi yang berhubungan dengan realisasi penguasaan dan penggunaan tanahnya dan 3). Untuk mengetahui tindakan atau upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sehubungan dengan kendala yang dihadapi oleh penerima izin lokasi.