Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Salah satu sumber dana yang merupakan potensi ekonomi daerah
Kabupaten Bandung adalah dari bidang pertanahan khususnya dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah. Penetapan uang pemasukan ini sebelumya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai
Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Aministrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Penelitian ini akan membandingkan
penetapan uang pemasukan antara dua peraturan tersebut untuk mengetahui uang pemasukanyang terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bandung.