Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya tanah-tanah wakaf yang ada di Indonesia belum bersertifikat. Padahal pemenntah telah berusaha untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah-tanah wakaf yang salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, realisasi penyelesaian sertifikat, hambatan-hambatan didalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.