Program Landreforni merupakan titik tolak peronibakan struktur pertanahan di Indonesia, pada hakekatnva landreform hertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyal dalam rangka mewtijudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna merealisasikan tujuan landreform tersebut maka dilaksanakan program redistribusi tanah, redistribusi tanah ini mengadakan suatu pembagian tanah�tanah obyek landreform untuk para petani yang memenuhi persyaratan dan prioritasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pernbagian Tanah dan Pembcrian Gantt Kcrugian.
Di Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan redistribusi tanah obyek landreform yang sebagian besar berasal dan tanah-tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara, maksud dari redistribusi tanah ini adalah untuk mencapai pemerataan peinilikan tanah pertanian, karena pada kenyataannya di Kabupaten Pandeglang masih banyak petani yang mempunyai tanah kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang hares dipenuhi. Bertitik tolak dan i hal tersebut penyusun mengadakan penelitian tentang pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Babaimana pelaksanaan redistribusi tanah obyek landrefon� asal tanah negara di Kabupaten Pandeglang, 2) Mengapa surat keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan redisinbusi tanah masih banyak yang belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk nnengetahui pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Pandeglang, 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul sehubungan dengan pendaftaran surat keputusan pemberian hak basil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform dan untuk mengetahui upaya-upaya van,, dilakukan oleh pemerintah uniuk ruenuatasinva.
V Metode yang digunakan dalam penelitian fill adalah metode deskriptii dengan mengunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), studi kepustakaan, dokumentasi dan kuisioner. Pengambilan .sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 88 responden aiau 10 % dari keselurbhan populasi yang diambil secara random atau acak.
Flasil pcngolahan data yang kemudiari dianalisa menunjukan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menbenai kendala belum didaftarkannya surat keputusan pembenan hak basil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform karena kurangnya motivasi atau kesadaran hokum dan i para petani penerima redistribusi tanah.