Kebutuhan akan tanah semakin menin~gkat seiring dengan meningkatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, disisi lain luas tanah yang tersedia relatif tetap. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, sebagai konsekwensi logis maka meningkat pula masalah pertanahan yang dalam beberapa tahun terakhir ini dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih balk, dirasakan perlunya penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pertanahan pada umumnya berlak-u untuk Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dan khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pertanahan.
Pelayanan di bidang pertanahan adalah merupakan pelayanan yang terpadu antara beberapa komponen. Pelayanan teknis administrasi pertanahan yang masing-masing komponen mempunyai ciri khusus pelayarian yang berbeda-beda antara lain pelayanan pengaturan penguasaan tanah, penatagunanan tanah hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah serta sub bagian tata usahayang merupakan kegiatan pendukung pelayanan pertanahan di bidang administrasi kantor.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan tersebut pada intinya meliputi :
1. Tertib Administrasi.
2. Ketersediaan dan keterjelasan fungsi loket. Ada I (sate) jenis loket yaitu informasi pelayanan , penyerahan dok-umen permohonan pelayanan , pernbayaran biaya dan pengambilan produk.
3. Kejelasan prosedur pelayanan dan kelengkapan persyaratan.
4. Kejelasan kepastian biaya dan kepastian waktu pelayanan.
5. Pemberian pelayanan informasi.
6. Penentuan ruang keija yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme kerja dan simpul-simpul pelayanan.
Keterbukaan dalam pelaksanaan semua jenis pelayanan kepada masyarakat diharapkan untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan hak atas tanah dani masyarakat pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh khususnya dalam proses pengurusan hak-hak atas tanah sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan dibidang pertanahan dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan sasaran catur tertib pertanahan.