Dalam rangka reformasi bidang Pertanahan/Agraria dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini telah dilaksanakan berbagai kebijakan baru. Antara lain adalah kebijakan Peningkatan Pemberian Hak Atas Tanah. Suatu kebijakan yang berorientasi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan j aminan atas kelangsungan penguasaan tanah untuk rumah tinggal dengan status
Hak Milik. Kebijakan tersebut yaitu dengan dikeltiarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNomor 6 Tahun 1998. Namun dalam keputusan ini belum diatur lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaannya, sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui
mekanisme pelaksanaan di lapangan, dampaknya terhadap permohonan peningkatan hak setelah berlakunya keputusan ini, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya