Pembangunan di bidang pertanahan bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat, namun dalam melaksanakan pembangunan sering terjadi permasalahan di bidang pertanahan. Seperti halnya kesenjangan penguasaan dan penggunaan tanah antara PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi dengan masyarakat penggarap, yaitu penguasaan tanah secara yuridis oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi, sedangkan penguasaan secara fisik oleh penggarap yang dilatarbelakangi pada ditelantarkannya tanah oleh pihak PTP
Nusantara IX (Persero) PG Sragi. Melihat fenomena tersebut penulis akan menganalisa berdasarkan hukum tanah nasional apakah tanah asset PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi yang ditelantarkan, dapat diberikan kepada masyarakat dengan suatu hak atas tanah yang baru.