Pembangunan yang dilaksanakan di Propinsi Irian Jaya selain dihadapkan pada keadaan alam (geografis) yang cukup berat, juga dihadapkan pada permasalahan tanah khususnya yanv, berkaitan dengan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pennasalahan yang berkaitan dengan Hak Ulayat tersebut pada umumnya disebahkan karena adanya perbedaan persepsi mengenai Flak Ulayat antara Masvarakat Flukum Adat dengan pemerintah (Hukum Tanah Nasional).
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, telah dilaksanakan penelitian dengan judul : "Gugatan Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu Atas Tanah dan Pantai/Perairan Laut di APO Dok II Jayapura Terhadap Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya". Ini inerupakan sebuah studi yang dilakukan terhadap sebuah keputusan Pengadilan Negeri Jayapura mengenai sengketa tanah antara Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu dengan Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi/pernahaman dan i Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu mengenai Hak Ulayat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Whitney (Moh.nasir, 1988) dinyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalarn masyarakat, serta rata cara yang berlaku dalarn masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasul tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap�sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlanasung dan pengaruh- pengaruh dan i suatu fenomena. y y
Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Adanya gugatan dari Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu terhadap Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya disebabkan karena adanya perbedaan persepsi/pemahaman mengenai Hak Ulayat. Masvarakat Adat tersebut menganggap tanah Hak Ulayat adalah merupakan tanah tumpah darah yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain,, yang kernudian pandangan ini dijadikan alasan dalam gugatan untuk menuntut ganti ruyi.
2. Adanya perjanjian Overeenkomst 28 Juli 1956 yang dilakukan antara Masyarakat Adat Kayu Pulau dan Kayu Batu dengan Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea, menurut Pasal I butir I Ketentuan Umum PMNA No.5 Tahun 1999 tidak terdapat lagi flak Ulayat di atas tanah obyek sengketa, karena telah terjadi pemutusan hubungan penguasaan tanah Ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat baik secara fisik maupun yuridis akibat peralihan penguasaan tanah Ulayat berdasarkan perjanjian tersehut: