Redistribusi tanah obyek landreform merupakan wujud nyata dani pelaksanaan program landreforrn. Redistribusi tanah ini mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tarsi yang berupa tanah obyek landreform untuk para petani yang memenuhi persyaratan dan prioritasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Redistribusi tanah obyek landreform telah dilaksanakan pada tahun 1996/19976 di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat yang berasal dan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara. Untuk itu penyusun mengadakan penelitian tentang pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek Iandreform.
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini meliputi : Pertama bagaimana pclaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Selengen khususnya mengenai kebenaran penerima redistribusi tanah dan Kedua kendala�kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform serta cara mengatasinya.
Tujuan dan i penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek landreform khususnya mengenai kebenaran petani penerima redistribusi tanah, dan untuk mengetahui kendala � kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang didukung dengan studi dokumen, kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Jenis data _yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder.Untuk menjaring anggota sampel penyusun menggunaka metode purposive sampling dan diambil sebanyak 35 responden. Dar] 35 responden tersebut temyata ada 9 orang bukan merupakan petani penggarap yang sesungguhnya dan sisanya 26 orang benar-benar merupakan petani penggaram sesungguhnya.
Kesimpulan dalam skripsi ini adalah kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah negara obyek landreform di Desa Selengen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan perundanb undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya telah terjadi penyimpangan data dan rekayasa data mengenai kebenaran petani pencrima redistribusi tanah. Adapun kendala-kendala mengenai pembayaran uang pemasukan kepada negara, biaya administrasi dan kurang lancarnya masyarakat dalam bahasa Indonesia dapat diatasi dengan penyuluhan dan pembinaan pertanahan tenitama mengenai redistribusi tanah.