Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengakuan hak yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Purworejo yang didasarkan pada ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai untuk penelitian studi kasus. Jenis data yang diperoleh adalah data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pejabat dan staf Kantor Pertanahan Purworejo serta pemohon pengakuan hak dan data sekunder yang diperoleh dan pengusutan data yang sudah ada di Kantor Pertanahan Purworejo. Teknik analisa data secara deskriptif kualitatif yang mengelompokkan data kuantitatif berupa angka-angka yang dideskripsikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan secara rinci dan data kualitatif dan i kata-kata atau kalimat yang dianalisis untuk memperoleh hasil dari keadaan sebenarnya.
Pelaksanaan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Purworejo dimulai sejak tahun 1998, pada tahun tersebut jumlah permohonan sebanyak 7 permohonan dan dapat terselesaikan semua, Pada tahun 1997 permohonan masuk sebanyak 2559 yang dapat terselesaikan 1265 (49,4 %) dan tahun 2000 .sampai Bulan Juli permohonan masuk sudah mencapai 2223 yang terselesaikan 670 (30,1 %) permohonan. Keadaan tersebut terjadi karena jangka waktu pengakuan hak selama 120, sehingga permohonan yang masuk tahun tersebut tidak dapat diselesaikan semua. Kendala yang terjadi pada pelaksanaan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Purworejo adalah kendala yang berhubungan dengan alat bukti dan kendala teknis. Berdasarkan penelitian terhadap warkah pengakuan hak sebanyak 1942, warkah yang mengalami kendala sebanyak 876 warkah.
Pelaksanaan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Purworejo sudah sesuai dengan kententuan PP No. 24 Tahun 1997 dan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan pengakuan hak yang berupa kendala yang berhubungan dengan alat bukti . dan kendala teknis diupayakan diatasi dengan Panitia A yang lebih proaktif dalam meneliti data yuridis dengan meminta keterangan kepada tokoh masyarakat yang dituakan. Penambahan peralatan ukur terutama alat ukur optis d8n pemasangan titik dasar teknik orde 4. Pemberdayaan Kelompok Sadar Tertib Pertanahan agar kesadaran hukum masyarakat meningkat terutama dalam memelihara tanda batas.