Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan melalui Peraturan Pernerintah Nonior 24 tahun 1997 ditnaksudkan untuk mennberikan kepastian hukutn hak alas tanab. Pendaftaran tanah dilakukan terhadap tanah-tanah masyarakat yang sebagian hesar adalah mcrupakan tanah ulayat, yang kemudian melahirkan reaksi dan i masyarakat hukum adat tentang pelaksanaan pendaftaran tanah. Sehubungan dengan pcntingnya pendaftaran tanah maka penulis melakukan penelitian tentang Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk Yuridis Empiris dan bersifat
deskriptif. Data primer dalam penulisan ini diperoleh secara langsung dan i pihak�pihak yang mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran tanah. Sedangkan data sekunder di dapatkan dan i tulisan-tulisan, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan peridaftaran tanah.
Melalui penelitian ini diperoleh informasi tentang persyaratan�persyaratan, prosedur pendaftaran tanah, dan jangka waktu penyelesaian penyelenggaraan pendaftaran tanah ulayat, yang mengakibatkan adanya pergeseran dan nilai-nilai nonnatif adat tentang tanah yang dianut selama ini. Kebutuhan akan tanah dan perketnbangan penduduk sangat mempengaruhi konsepsi tentang tanah ulayat.
Berdasarkan hasil penelitian dapat pula diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat, antara lain sulitnya mendapatkan surat kesepakatan kaum, kurang mengertinya masyarakat akan arti penting sertipikat, dan keengganan dan i masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya karena dikhawatirkan akan menghilangkan tanah ulayat mereka. Dan sebagai kesimpulan akhir dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Lima Puluh Kota helum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.