Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia pada masa yang lalu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974tentang Pemerintah Daerah. Sekarang penyelenggaraan Pemerintah Daerah didasarkan pada peraturan yang barn yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengembangan wilayah di Kabupaten Cilacap telah dimulai sejak 15 Januari 1983, yaitu pada scat diresmikan beberapa kecamatan menjadi sebuah Kota Administratif. Dengan peningkatan status sebagai upaya pengembangan wilayah kota berarti kebijaksanaan pengembangan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ikut bcrubah. Perubahan kehijaksanaan tersebut akan mempenganihi nilai sosial ekonomi tanah, yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya harga dasar tanah. Dengan meningkatnya harga dasar tanah maka pajak bumi dan bangunan yang diterima pemerintah dacrah akan semakin besar. Apabila pemasukan dan i pajak bumf dan bangunan bertambah maka Pendapatan Daerah Kota Administratif Cilacap yang diperoleh dan i hasil pajak daerah juga akan meningkat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pcngembangan wilayah di Kota Administratif Cilacap terhadap harga dasar tanah, dan untuk mengetahui pengaruh perkembangan wilayah terhadap Pendapatan Daerah Kota Administratif Cilacap, dilaksanakan di wilayah Kota Administratif Cilacap dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pendekatan yang digunakan dalam pengolahan datanya adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang diambil dan dianalisis secara regresi merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.
Berdasarkan perhitungan dan i analisis data, diperoleh hasil bahwa hubungan perubahan penggunaan tanah dengan harga dasar tanah dan pendapatan dacrah adalah berpengaruh positi� Artinya, setiap ada perubahan penggunaan tanah maka harga dasar tanah yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak akan meningkat. Demikian juga dengan pendapatan daerah, karena kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan NJOP meningkat maka pendapatan daerahnya meningkat.