Desa perdikan pada masa penjajahan Belanda diakui keberadaannya. Hal ini terbukti dengan adanya istilah perdikan dari tata hukum belanda yaitu apa yang disebut dengan YRfJE DESA (Gouv ern ement Besluit no. 25 tgl 20-12-1912 Bitblad no. 7877). Keberadaan Desa Perdikan diakui juga oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap keputusan raja-raja yang berkuasa masa itu. Perdikan berasal dari kata MERDIKA, yang artinva bebas dalani hal ini bebas melaksanakan ketentuan sebagai akibat dari penguasaan tanah. Pada masa kemerdekaan institusi Desa Perdikan tidak sesuai lagi dengan semangat kemerdekaan dan semangat membangun masyarakat yang kuat dalam lingkungan Negara. Kesatuan Republik Indonesia. Maka Institusi Desa Perdikan di hapus dengan UU No. 13 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1962, sehingga menj adi Desa Biases
Terhadap tanah-tanah bekas Desa Perdikan diadakan redistribusi tanah kepada yang berhak, yaitu masyarakat yang telah mengusahakan tanah tersebut lebih dan i 50 tahun dan tidal: mempunyai tanah garapan sebelumnya Pelaksanaan redistribusi ini sesuai dengan UU No. 56 PRP Tahun 1960 dan PP_ 224 Tahun 1961. Redistribusi tidak ber-akhir pada tahap pembagiannya tetapi sanipai pada pemberian tanda bukti hak atau sertipikat. Dalam kenyataannya pemberian tanda buk-ti tersebut sampai sekarang belum tuntas. Hal ini terbukti dengan masih belum dibayarkannya uang pemasukan dan biaya administrasi sebagai syarat penerbitan sertipikat oleh penerima Pembagian kepada petani ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap, namun dari hasil yang tidak memuaskan serta tuntutan kebutuhan lain makes banyak tanah yang dirubah penggunaannya Tuivan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pelaksanaan pendaflaran tanah dari redistribusi tersebut dan faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambatnya serta penggunaan tanahnya sehingga berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan dan birokrasi.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisisnya dengan menggunakan tabulasi. Tabel dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk diketahui maksudnya mudah untuk analisisnya. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data penggunaan tanah yang disci vey langsung di iapangan dan data sekunder berupa hal-hal yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan redistribusi. Sampel yang digunakan adalah purposive dengan pertimbangan penerinia tanah dan belum membayar uang pemasukan dan biaya administrasi sejumlah 197 orang.
Dan i penelitian dapat diketahui bahwa jumlah bidang tanah yang telah diredistribusikan adalah 1177 bidang dengan Was 209,7464 Ha dan i 301,260 Ha atau 69 �'o. Dari jumlah terse-but yang sudah keluar sertipikatnya sejumlah 895 buah dan yang belum keluar sejumlah 282 buah atau 76 %. Dari jumlah 282 buah sertipikat yang belum keluar, sejumlah 85 buah telah dibayarkan Uang Pemasukan dan Biaya Administrasi tetapi belum keluar sertipikatnya. Hal ini berarti bahwa masih mengendap di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Dengan demikian bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah bekas Desa Perdikan di Desa Giripurno Kabupaten Magetan masih terdapat hambatan yang perlu dieermati.