Dewasa ini kebutuhan akan tanah untuk proyek pembangunan semakin meniagkat. Kondisi ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk rnenggunakan tanah-tanah bengkok sebagai lokasi proyek pembangunan, padahal tanah-tanah bengkok tersebut berlokasi strategis atau tingkat produktifitas tanahnya tinggi dan merupakan surnber pendapatan bagi aparat desa. Tanah bengkok dan tanah kas
desa lainnya merupakan pendukurng untuk rnemperlancar
kegiatan di desa.
Sebagai upaya yang ditempuh agar proyek pembangunan tetap berialan sedangkan tanah-tanah bengkok tetap lestari dan aman adalah dengan pelaksanaan tukar menukar antara tanah bengkok dengan tanah yasan. Tanah yasan sebagai tanah pengganti disyaratkan harus senilai dengan tanah bengkok. Awal dari kegiatan tukar menukar tersebut yaitu dibuatnya keputusan desa hasil mu.syawarah desa, yang kemudian harus mendapat persetu,ivan tertulis dari Gubernur Jawa Tengah dan mendapat pengesahan dari Bupati Kendal. Setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kendal bare tukar menukar dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan.
Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengambilan sampel secara acak (random sampling)_ Desa Yang diambil sebagai sampel adalah desa-desa yang teriadi kegiatan tukar menukar tanah yasan dengan tanah bengkok mulai tahun 1991 sampai tahun 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar menukar dan kegiatan pembangunan dilaksanakan mendahului pengesahan dari Bupati Kendal_
Faktor pendorongnya adalah tanah pengganti yang lebih luas atau kias tanah yang lebih balk serta semakin mendesaknya kebutuhan fasilitas untuk masing-masing desa maupun masyarakat setempat dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Sedangkan faktor penghambatnya adalah prosedur yang lama baik di tingkat kabupaten maupun provinsi serta kurang lengkapnya pernyaratan Yang diajukan oleh pihak desa mengingat pelaksanaannya sudah dilakukan Jauh sebelum pengajuan ke bupati.
Dampak positif bagi aparat desa adalah semakin meningkatnya penghasilan karena mendapat tanah pengganti yang lebih luas dan produktivitasnya lebih back. Sedangkan darnpak negatifnya adalah kurang tertibnya administrasi di desa yang dapat memperlambat proses pengurusan pendaftaran tanah di kantor pertanaha.n.