Pranata Hukum
Jaminan Utang dan
Sejarah Lembaga
Hukum Notariat
Buku ini merupakan penunjang bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, dan mahasiswa Magister Kenotariatan, serta bagi Notaris "muda" yang perlu mengetahui tentang bagaimana "Sejarah Lembaga Hukum Kenotariatan" sehingga timbul Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 pada tanggal 6 Oktober 2004, Keduanya adalah Undang-Undang untuk mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia. PJN tak lain adalah "Notaris Reglement" yang diundangkan tanggal 26 Januari 1860 (Stb.no.3) dan mulai diberlakukan bagi notaris di Indonesia sejak tanggal 01 Juli 1860 sampai dinyatakan tidak diberlakukan lagi terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2004, bersamaan diundangkannya UUNJ No.30 tahun 2004.
Kinerja Notaris berkaitan erat dengan "Lembaga Hukum Jaminan Utang Khususnya Hak Tanggungan, Fidusia dan Gadai" karena kedua lembaga jaminan utang tersebut berkaitan erat dan paling sering dipergunakan oleh para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari khususnya dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit denganjaminan utang yang dibutuhkan oleh pihak Bank. Dan seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui fasilitas penyediaan dana dari instansi Bank. Demikianlah beberapa hal yang dibahas dalam buku ini, sehingga menjadi penting untuk menjadi referensi bagi beberapa kalangan yang disebut di atas. Sela mat membaca.