HAK PENGELOLAAN
MENURUT SISTEM
LIII ..
(Undang-Undang Pokok Agraria)
EDISI REVISI
Buku ml terdiri dart Bab I yang membicarakan secara umum apa yang dinamakan dengan Hak Pengelolaan dan apa tujuannya, sedangkan pads Bab II membicarakan sejarah dart Hak Pengelolaan ini dalam perundang-undangan Indonesia, sehingga dengan demikian kita dapat mengambil gambaran tujuan pemerintahan menerb`tkan lembaga Hak Pengelolaan ini yang bermula dart Hak Penguasaan karena kebutuhan yang mendesak untuk daerah-daerah otonoom mendapatkan uraian inilah semakin jelas akan kelupaan UUPA untuk mencantumkan Hak Pengelolaan ini dalam UUPA, sungguhpun ada disinggung dalam pasal 2 ayat 4 tentang kemungkinan pendelegasian wewenang hak kepada daerah-daerah otonoom dan masyarakat hukum adat. Sekaligus dalam Bab II ini mengelarkan sejumlah peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan tentang Hak Pengelolaan ini sehingga kita dapat mengambil suatu pelajaran yang berharga tentang Hak Pengelolaan ini.
Pada Bab III dibicarakan objektif dan subjek-subjek mana saja yang boleh mempunyai Hak Pengelolaan ini.
Pada Bab IV dibicarakan tentang Pendaftaran Hak Pengelolaan dan hak-hak yang timbul dart Hak Pengelolaan.
Pada Bab V d bicarakan tentang Hak Pengelolaan dart Perum Pelabuhan I.
Pada Bab VI dibicarakan tentang Hak Peril dart masyarakat Hukum Adat. Pada Bab VII dibicarakan tentang Hak Pengelolaan dart Otorita Pulau Batam.
Pada Bab VIII dibicarakan tentang Hak Pakai dan Hak-Hak Tanah di atas Hak Milik. Pada Bab IX merupakan penutup dan saran-saran.
Buku;ni juga dilengkapi dengan beberapa bagan dan lampiran-lampiran untuk menunjang
isi buku_