Kebijaksanaan pemerintah Indonesia mengenai kawasan lindung masih bertumpu pada larangan bermukim di daerah cagar alam dan hukuman bagi penduduk setempat yang melanggar larangan itu. Pendekatan ini ternyata tidak membawa hasil yang positif, kawasan lindung rusak atau hancur karena kebutuhan hidup penduduk setempat jauh lebih kuat dari kemampuan pemerintah menegakkan hukum di negeri ini. Sebagai jawaban, dirumuskan berbagai kebijaksanaan baru yang mencoba memadu pelestarian dengan kebutuhan dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Buku laporan penelitian ini membentangkan kegiatan-kegiatan yang cukup memberikan harapan di tiga kawasan lindung. Namun ada dua hambatan yaitu pertama:Rancangan para ahli pelestarian lingkungan tidak sesuai dengan habitat masyarakat setempat;Kedua, Kebijaksanaan pemerintah memihak pada pemodal swasta yang kuat sehingga tidak menguntungkan masyarakat setempat yang hidup dalam situasi yang seba sulit.