Sepanjang data informasi yang terjangkau oleh penulis, sampai saat ini belum ada buku bacaan yang disajikan secara kritis analitis mengenai Hukum Administrasi Perbendaharaan atau Comptabel Andministratiecth, atau setidak-tidaknya dalam kurun zaman kemerdekaa, kecuali yang dikarang E.b.Kielstra pada masa Hindia-Belanda (De Financien van Nederlandsch-Indie) pada tahun 1904. Tidak dapat dipungkiri bahwa uraian yang ditampilkan ke permukaan oleh pengarang tersebut sudah tidak relevan lagi,mengingat situasi dan kondisi yang berbeda, Oleh karena itu lahan yang subur dan kehausan ilmu telah mendorong kita untuk menggadakan penelitian di bidang hukum ini. Judul asli buku ini adalah �Segi Hukum Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Menurut ICW 1925 dan undang-undang Dasar 1945�, yang merupakan disertasi di Universitas Pajajaran, pada bulan april1983. Dari segi hukum, Hukum Administrasi Perbendaharaan Negara ini disebut juga Hukun Perbendaharaan Negara oleh Fakultas Pascasarjana Universitas pajajaran, namun Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebutnya sebagai Hukum Anggaran Negara yang tergolong dalam kelompok progam Studi Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat. Secara teoritis keberadaan Hukum perbendaharaan Negara sebagai mata kuliah tersendiri pada fakultas Hukum Perbendaharaan dalam jangka panjang akan sama pula halnya dengan mata kuliah Hukum Pajak. Ia juga akan merupakan mata kuliah pada fakultas ekonomi, khususnya jurusan studi Pembangunan dan fakultas ilmu-ilmu sosial jurusan administrasi Negara mengingat Hukum perbendaharaan Negara ini bersifat multidisipliner yang dapat pula menjangkau bidang Ilmu Ekonomi dan ilmu-ilmu Sosial tersebut.