Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan partisipasi seluruh rakyat dan para pengusaha nasional yang sadar untuk turut mensukseskan pembangunan tersebut, tentu akan memerlukan tanah yang banyak. Tanah untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek pemerintah, maupun yang ditangani para pengusaha swasta, serta proyek yang dipersiapkan untuk para transmigran. Padahal tanah yang diperlukan itu, kalau tidak merupakan tanah yang dikuasai negara, tidak jarang pula memerlukan tanah-tanah yang telah dibebani bermacam-macam hak. Dalam buku ini, dikemukakan beberapa prosedur yang berkaitan dengan permintaan hak atas tanah negara, pencabutan hak atas tanah dan pembebasan hak atas tanah, dengan maksud agar pihak-pihak yang ingin mengukuhkan hak atas tanah dan yang berkepentingan atas sebidang tanah guna pembangunan fisik proyek-proyek yang telah direncanakan demi kepentingan umum, dapat menggunakan tata cara tersebut.