Urusan pertanahan merupakan bagian dari kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka desentralisasi. Namun demikian ternyata masih menimbulkan suatu permasalahandalam perjalanan pelaksanaannya, yakni masih adanya tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam menyikapi ketentuan diktum keempat huruf A dan B UUPA hendaknya didasarkan pada pertimbangan atau semangat dan jiwa UUPA serta mengembangkan prinsip bahwa tersediannya perangkat peraturan yang memenuhi syarat belumlah mencukupi apabila belum disertai pelaksanaannya secara konsisten dan didukung oleh lembaga yang mempunyai kemauan untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Konstruksi hukum pemberian hak guna bangunan dan hak pakai diatas tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) belum atau tidak dikenal dalam hukum tanah nasional.