Hukum tata pemerintahan, didalam peraturan perundang-undangan republic Indonesia. Dipergunakan istilah hukum tata usaha. Penggunaan istilah tersebut terdapat dalam pasal 108 Undang-undang dasar sementara 1950, pasal mana berasal dari pasal 161 konstitusi republik Indonesia serikat 1949, yang berbunyi:pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha, diserahkan pada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat- alat perlengkapan lainya, tetapi jika demikian, seboleh- bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran. Dalam pasal tersebut, dipergunakan istilah �sengketa�, bukan perkara. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sebab dalam suatu perkara dapat ada sengketa, dapat juga tidak ada sengketa. Hakim tata usaha dan pengadilan tata usaha tersendiri di Indonesia sampai saat ini masih belum ada maka pemutusan atas sengketa tata usaha diserahkan kepada hakim perdata atu kepada alat perlengkapan lain. Dan jika sengketa tersebut diserahkan kepada alat perlengkapan lain, harus dengan jaminan yang serupa, seperti pada hakim perdata tentang peradilan dan kebenaran. Pada umumnya, pemutusan tentang perkara tata usaha diserahkan atau ada pada tangan alat perlengkapan tata usaha sendiri.