Bank Tanah Kompleksitas persoalan melambungnya harga tanah dan ketersediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum, termasuk infrastruktur ekonomi dan investasi, tidak cukup diurai dengan kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2012. Dibutuhkan metode dan strategi lain yang mampu menyelesaian masalah secara mendasar, sistematis, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Di titik itulah letak urgensi penerapan konsep bank tanah di Indonesia. Penerapan konsep bank tanah sudah terbukti efektif dan efisien di banyak negara maju seperti Belanda, Swedia, Swiss, Amerika Serikat, dan Australia. Sebagai pilihan politik, bank tanah di Indonesia akan menjadi instrumen untuk memengaruhi pola pembangunan sesuai tata ruang dan tujuan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, mendukung investasi, efisiensi APBN/APBD, mengendalikan pasar tanah, mencegah spekulasi dan mafia tanah, meminimalisasi konflik tanah, serta mengarahkan pembangunan sosial ekonomi pedesaan dan perkotaan.