Negara persemakmuran, New South Wales Victoria, Tasmania, wilayah Australia bagian utara, dan New Zealand menetapkan hukum baru terkait dengan kewajiban akuisisi tanah. Prosedur pengaturan memerlukan banyak penyesuaian. Persoalan baru terkait dengan ganti rugi yang adil kepada pemilik yang tersingkir dari tanah mereka menjadi semakin kompleks dan sulit bukan disebabkan kurangnya prinsip-prinsip hukum yang sesuai melainkan situasi faktual yang saling sengkarut dengan persoalan lingkungan, perencanaan dan kebijakan pembangunan. Dalam hal ini diperlukan sebuah teks yang sesuai untuk Australasia sebagai satu kesatuan. Buku ini menyajikan sebuah paparan isu yang muncul di setiap negara dan teritori di Australia dan New Zealand yang terjadi ketika institusi pemerintah melanjutkan gerakan pemilikan tanah secara pribadi. Buku ini bertujuan untuk menyediakan sebuah petunjuk mengenai syarat-syarat hukum dan kasus hukum yang berkembang terkait dengan akuisisi tanah. Buku ini disusun oleh pengacara dan juru taksir yang menangani persoalan akuisisi. Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa studi lingkungan maupun hukum administrasi dan para pemilik tanah yang secara tidak diharapkan dihadapkan pada peringatan pemerintah terkait persoalan penyitaan tanah. Ada 4 tema besar yang dibahas dalam buku ini yaitu terkait:perolehan, prosedur, kompensasi atau ganti rugi serta penilaian. Buku ini juga dilengkapi dengan tabel kasus-kasus serta tabel status yang akan membantu pembaca untuk mencermati keterkaitan antara keduanya.