Hukum Perdata

Pendidikan Kewarganegaraan

Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia

Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik - Dalam Sudut Pandang KUH Perdata

Tanya-Jawab Tentang Agraria, Perumahan dll soal Hukum sehari-hari

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ADAT KARENA JUAL BELI DALAM MENINGKATKAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN HARJAMUKTI KOTAMADYA DATI II CIREBON.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP HASIL PROYEK PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PP 10/1961 DI KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG PROPINSI LAMPUNG.

EVALUASI KESESUAIAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN TANAMAN TEH SEBAGAI UPAYA PENDAYAGUNAAN TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI DESA BANGBAYANG KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN DATI II CIAMIS.

Pokok-Pokok Hukum Perikatan

Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung

Otonomi Ranjau Ranjau Daerah

Peradilan Tata Usaha Negara : Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Peradilan Tata Usaha Negara

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN INDIHIANG KAB. DATI II TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT.

PERAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KAB. GUNUNG KIDUL

PENGGUNAAN PETA UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE PENGGUNAAN TANAH NON PERTANIAN DI KATA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB.BANYUMAS PROP.JAWA TENGAH DARI TAHUN 1987 SAMPAI TAHUN 1994

Strategi Efektif Berwirausaha:Mencakup Studi Kelayakan Usaha

Kapitalisme Perkebunan - dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.