Konsisten Kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Dalam Mensejahterakan Petani Miskin.

Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan Melalui Pendekatan Kasus Tambang Kapur di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember.

Hak Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Pulau-pulau Kecil di Prop.Sulawesi Selatan.

Kajian Kerentanan Infrastruktur Petanahan Pascaerupsi Merapi 2010 (Di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang Kabuten Klaten).

Resonansi Landreform Lokal Ala Desa Ngandangan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah.

Evaluasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Badan Petanahan Nasional.

Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangasn : Perjuangan perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara.

Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan

Pengengolaan Sumber Daya Alam Indonesia

Risistensi Masyarakat Terhadap Progam Redistribusi Tanah di Desa Waluyoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

Perbandingan Metode Bowditch dan Transit dalam penghitungan Poligon (Lokasi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah).

Pengaburan batas Negara dan Upaya Pencegahannya di Wilayah Entikong Kab.Sanggau Kalimatan Barat.

Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-badan Peradilan di Indonesia

Spektrum Pekerjaan, Teori-Praktek : Perspektif Alumni Progam Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.

Larasita dan penguatan aparat dan warga desa di Pacitan; Batasan dan kemungkinan

Administrasi pertanahan berbasis masyarakat sebagai penguatan aparat dan pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Kondisi Agroekologi, Masalah Agraria dan Solusinya (Studi di Kab.Kediri Prop.Jawa Timur.)

Perkembangan konflik yang terjadi dan strategi penyelesaian konflik di Tapos Kab.Bogor.

Eklektisisme Hukum Nasional

Prioritas Hard Skill dan Soft Skill (Survei Terhadap Karyawan BPN RI di Eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah).