Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan

Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris

PENGARUH PEMBANGUNAN FISIK TERHADAP PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROP. SUMATERA SELATAN.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH KE INDUSTRI TERHADAP MATA PENCAHARIAN PETANI BEKAS PEMILIK TANAH DI KEC. BANYUDODO KAB. DATI II BOYOLALI.

PERANAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II KLATEN.

KESESUAIAN TANAH UNTUK PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI WILAYAH KEC.KASIHAN KAB.DATI II BANTUL

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

STUDI TENTANG PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAH KUMUH SEBAGAI SALAH SATU SARANA PENATAAN KOTA GRESIK

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN YANG LAYAK MENUNJANG KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK BENDUNGAN WONOREJO DI KEC.PAGERWOJO KAB. TULUNG AGUNG

PERANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI PENGECORAN LOGAM DI KEC. CEPER KAB.DATI II KLATEN PROP. JAWA TENGAH

PERANAN PETA PENDAFTARAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SLEMAN

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

SISTEM PENGARSIPAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN.

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.